Kementerian HAM atau Sekadar Pajangan? Retorika Tinggi, Realita Rendah di Era Prabowo Subianto dan Natalius Pigai

Pendahuluan

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia kembali menghadapi ujian berat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan keberadaan Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai.

Di atas kertas, pemerintah berbicara tentang komitmen terhadap HAM. Namun, di lapangan kritik justru bermunculan. Hal ini terjadi karena tanda-tanda kemunduran masih terus terlihat.

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya banyaknya masalah. Akan tetapi, muncul kesan bahwa problem HAM mulai dinormalisasi. Ketika pelanggaran terus terjadi, sementara respons negara dianggap lamban, lemah, atau terlalu simbolik, maka kualitas kebijakan ikut menurun. Bahkan, martabat kemanusiaan juga ikut terdampak.

Data dan Fakta

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa situasi HAM di Indonesia belum membaik secara meyakinkan. Laporan hak asasi manusia Amerika Serikat untuk Indonesia 2023 mencatat adanya laporan kredibel mengenai pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi oleh polisi. Selain itu, kondisi penjara juga disebut keras dan membahayakan jiwa.

Pada masa awal pemerintahan Prabowo, kritik juga langsung mengarah ke Menteri HAM Natalius Pigai. Celios memberi penilaian sangat rendah dalam “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”. Skor Natalius Pigai disebut mendekati -150. Media kemudian melaporkan hal tersebut sebagai indikasi minimnya terobosan dalam bidang HAM.

Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga menyoroti kinerja Pigai. Mereka menilai Pigai minim aksi dan kurang aktif merespons pelanggaran HAM di berbagai daerah. Dalam laporan media lain, Pigai bahkan disebut mendapat nilai minus 113 poin. Ia juga masuk kategori pejabat yang perlu di-reshuffle.

Kritik terhadap Era Ini

Masalah utama dari Kementerian HAM era Prabowo bukan sekadar ada atau tidaknya kementerian baru. Yang lebih penting adalah apakah kementerian tersebut benar-benar melindungi korban.

Jika HAM hanya ditempatkan sebagai simbol politik, maka keberadaan kementerian kehilangan makna substantifnya. Terlebih lagi, masyarakat masih menghadapi kekerasan, intimidasi, dan pembungkaman.

Pernyataan optimistis pemerintah tentang “surplus demokrasi” juga memunculkan pertanyaan besar. Sebab, publik masih menyaksikan berbagai kasus intimidasi dan represi. Selain itu, aduan pelanggaran HAM juga terus bermunculan. Oleh karena itu, klaim politik tidak otomatis menghapus realitas di lapangan.

Angka Pengaduan

Data aduan menunjukkan bahwa persoalan HAM masih jauh dari selesai. GoodStats yang mengutip data real time Komnas HAM mencatat 2.650 aduan pelanggaran HAM sepanjang Januari hingga November 2025.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak warga masih menghadapi tantangan serius. Selain itu, persoalan HAM juga belum tertangani secara tuntas.

Di sisi lain, laporan organisasi masyarakat sipil pada 2025 juga menyoroti tingginya kekerasan terhadap pembela HAM. Bahkan, keterlibatan aparat dalam berbagai kasus represi juga masih terjadi. Hal ini memperkuat kesan bahwa masalah HAM bukan insiden sesaat. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan pola yang terus berulang.

Penutup

Menurunnya kualitas HAM di era Prabowo dan Natalius Pigai menjadi alarm keras bagi demokrasi Indonesia. Negara tidak boleh puas dengan narasi pembangunan dan stabilitas. Sebab, rasa aman dan kebebasan sipil masih menghadapi ancaman.

Jika pemerintah ingin berpihak pada kemanusiaan, maka dibutuhkan langkah nyata. Pemerintah harus berani membenahi aparat, melindungi korban, dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Tanpa langkah tersebut, HAM hanya akan menjadi jargon yang indah. Namun, realitasnya tetap kosong.

Sumber

– Tempo, “Menteri HAM Pilihan Prabowo Dapat Nilai Terendah dari Celios”
– Tempo, “Menteri HAM Natalius Pigai Klaim Indonesia Mengalami Surplus Demokrasi”
– Tempo, laporan dan sorotan terkait kinerja Natalius Pigai
– Patrolipost, kritik DPR atas kinerja Natalius Pigai
– Murianews, kritik DPR terhadap Menteri HAM
– Laporan Hak Asasi Manusia Indonesia 2023, Kedutaan Besar AS
– GoodStats, potret aduan pelanggaran HAM Indonesia 2025
– Greenpeace Indonesia, “Rapor Merah Kegagalan Negara dan Krisis HAM Sepanjang 2025”

Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik
PK IMM Ahmad Dahlan 2025/2026